SDM PKH, Kode Etik dan Revolusi Mental

Kadis Sosial Kabupaten Pesawaran Drs. Yulizar sedang memberikan arahan dalam rakor rutin PPKH bersama Sekdinsos, Ketua PPKH, dan Korwil PKH Provinsi Lampung 2.

Pesawaran (10/9) Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung mengelar kegiatan rapat koordinasi rutin Pelaksana PKH Kabupaten Pesawaran di aula Dinas Sosial setempat.

Rakor dibuka Kadis Sosial Drs. Yulizar didampingi Sekertaris Dinsos, Ketua Pelaksana PKH Pesawaran, dan Koordinator Wilayah PKH Provinsi Lampung 2.

Dihadapan 128 Pendamping Sosial PKH dan 8 Administrator Pangkalan Data, Ia menuturkan bahwa rakor merupakan sarana strategis dan efektif untuk menyamakan visi dan misi PKH. 

"Saya berpesan kepada seluruh SDM PKH agar mematuhi ketentuan PKH, termasuk kode etik. Agar pelaksanaan PKH berjalan baik" pungkas Yulizar.

Korkab PKH Pesawaran Iskar, S.Sos melaporkan hasil kegiatan pemutahiran data KPM tahap 4 tahun 2018 pada Agustus ini menunjukan total KPM eligible 31.276 Keluarga. Sedangkan penyaluran bansos PKH tahap 3 telah terealisasi 97,54%, sisanya masih terdapat KPM saldo Rp.0, dan beberapa kendala lainnya, pungkas Iskar.

Sementara, Koordinator PKH Provinsi Lampung 2 Slamet Riyadi, S.IP., M.IP selaku narasumber rakor menyampaikan pentingnya pengetahuan SDM PKH tentang Kode Etik dan Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Ia menegaskan bahwa Kode Etik SDM PKH sesuai Peraturan Dirjen Linjamsos Nomor: 01/LJS/08/2018 adalah pedoman yang berisi nilai-nilai yang mengatur sikap, perilaku, dan tindakan SDM PKH dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

"Secara esensi, nilai dasar kode etik tersebut meliputi sikap Santun, Integritas dan Profesional disingkat "SIP". Nilai ini juga selaras dengan tiga nilai dasar Gerakan Nasional Revolusi Mental yaitu Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong," pungkas Slamet. 

"Tentu dua konsep ini wajib menjadi pegangan seluruh SDM PKH dalam melaksanakan tugas pelayanan dan pendampingan kepada KPM PKH, tambah alumni Beasiswa Bakrie Universitas Lampung tersebut. (SR'03)