Postingan

Menampilkan postingan dari April, 2017

Dinsos Lampung Gelar Rakor Evaluasi PKH

Gambar
Kadis Sosial, BRI Wil. Lampung, Ketua & Sekertaris PPKH Prov. Lampung serta Korwil PKH Lampung 2 saat rakor sedang berlangsung. Rabu (13/4) Dinas Sosial Provinsi Lampung mengelar Rapat Koordinasi PKH di Ball Room Hotel Praba Kota Bandar Lampung. Rakor dibuka Kadis Sosial Bapak Sumarju Saeni, M.Sc di dampingi Ketua dan Sekertaris Pelaksana PKH Provinsi Lampung Ibu Maria Tantina, SH., MM dan Bapak Drs. Herbert GMS, MM.  Peserta rakor meliputi 15 korkab/kota, 15 operator Kab/kota serta perwakilan pendamping Kota Bandar Lampung. Sedangkan narasumber rakor adalah Ibu Ratna Saragih (Unsur Kanwil BRI Lampung) serta Korwil Lampung 1&2. Dalam sambutannya, Sumarju berharap dengan rakor ini terciptanya persepsi dalam pelaksanaan PKH pada tahun 2017. Mengingat tahun depan penyalurannya PKH akan dilakukan secara non tunai yakni melalui e-warong KUBE PKH.  Pada tahun 2017 ini baru diuji coba di Kota Bandarlampung. Saat ini PKH sudah menyentuh di 15 Kabuaten/Kota, 227 Kecamatan dan

Funtastis, PKH Tembus 10 Juta Penerima 2018

Gambar
Menteri Sosial RI menerima cinderamata dari Bupati Kabupaten Lampung Timur dalam Launching Penyaluran PKH Tahap 3 Tahun 2016 di Sukadana 3/9/2016 JAKARTA (7/4) Kementerian Sosial menyiapkan roadmap (peta jalan-red) perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2018 mendatang.  Rencananya, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH ditambah sebanyak 4 juta KPM. Sehingga tahun depan total KPM mencapai 10 juta. Sementara BPNT yang saat ini menyasar 1,28 juta juga menjadi 10 juta KPM.  Peta jalan kita siapkan bersama Kementerian BUMN, mengingat dalam penyalurannya Kemensos bekerjasama dengan sejumlah Bank BUMN seperti Mandiri, BNI, BRI, dan BTN," ungkap Khofifah, Jumat (7/4). Khofifah menerangkan, peta jalan tersebut mencakup apa saja yang perlu disiapkan dalam menjangkau 10 juta KPM. Mulai dari anggaran, data penerima manfaat, tenaga pendamping, infrastruktur perbankan, hingga sebaran agen bank yang menjadi ujung tombak penyaluran bantua

Sekda Kukuhkan Pendamping Teladan Tuba

Gambar
Sekda Kab. Tulang Bawang Bapak Drs. Sobri, MM di dampingi Bappeda, Kadis Sosial dan Korwil Lampung 2 berfoto bersama dengan Pendamping Teladan Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. Menggala (4/4) Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang menggelar rakor PKH Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Rakor dibuka oleh Sekertaris Daerah Bapak Drs. Sobri, MM, di dampingi Sekertaris Bappeda, Kadis Sosial dan Koordinator PKH Wilayah Lampung II.  Dalam sambutannya mewakili Bupati, Sekda Kabupaten Tulang Bawang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bahu-membahu mengentaskan kemiskinan di Tulang Bawang. Penanganan masalah kemiskinan tersebut memerlukan kerja tim, bukan hanya tugas Dinas Sosial saja. Sehingga kami menghimbau agar seluruh elemen Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat bersinergi dengan baik, pungkas Sobri. Berikutnya, Sekda Tulang Bawang menyerahkan piagam penghargaan kepada 3 Pendamping Teladan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2016, yaitu M.Toyib (Pendamping Kec.

Korwil Lampung Ikuti Coaching Fasilitator PO 2017

Gambar
Peserta Caoching Fasilitator Pemantapan Pendamping dan Operator PKH 2017 unsur Koordinator Wilayah se-Indonesia bersama Pejabat Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI Bogor (30/3 - 1/4) Kementrian Sosial RI melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JSK) mengelar kegiatan Coaching Fasilitator Pemantapan Pendamping dan Operator PKH tahun 2017 di Hotel Arch Bogor. Peserta terdiri dari unsur Pejabat di Direktorat JSK, Praktisi PKH, Widiaswara, Tenaga Ahli Pusat, Korwil dan Korkab. Acara dibuka oleh Dirjend Linjamsos Bapak Dr. Ir. Harry Hikmat, M.Si di dampingi Direktur JSK Bapak Nur Pujianto. Dalam sambutannya, Dirjend Linjamsos menyatakan bahwa di tahun 2017 ini terdapat perubahan yang sangat mendasar terkait PKH. Salah satunya adalah terkait indeks bantuan PKH, dan mekanisme penyaluran bantuan PKH melalui bank atau non tunai. Sehingganya untuk menyatukan persepsi terkait kebijakan baru ini, kita lakukan coaching ini. Nantinya kita akan lalukan Bimbingan Pemantapan

Way Kanan Lakukan Diklat Mandiri P2K2

Gambar
Koordinator PKH Way Kanan Pebri, SH sedang menyampaikan materi F2K2 sesi pertama kepada 48 Pendamping dan Operator Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Baradatu (23/3) Pelaksana PKH Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung mengelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Mandiri Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) atau yang dikenal dengan istilah  Family Development Session (FDS). Kegiatan Bimtek dilakukan setelah acara rakor bulanan selesai. Bimtek ini merupakan tindak lanjut paska kegiatan TOT P2K2/FDS PKH dan Diklat P2K2/FDS yang sebelumnya telah diikuti Korwil Lampung 1&2 serta Korkab se-Lampung. Kegiatan bimtek mandiri tersebut mengacu pada Surat Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI Nomor:  176/LJS.JSK/02/2017 Tanggal 6 Februari 2017 tentang Edaran Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) serta surat Nomor: 499/LJS.JSK/04/2017 tertanggal 5 April 2017 tentang Penyusunan Rencana Kegiatan Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2).

Hasil Verifikasi PKH Way Kanan Tinggi

Gambar
Kepala Dinas Sosial Kab. Way Kanan Prov. Lampung Bapak Pardi, SH., MM di dampingi Korwil PKH Lampung 2 membuka kegiatan  Rakor rutin bulan Maret 2017 Baradatu (23/3) Pelaksana PKH (PPKH) Kabupaten Way Kanan mengelar Rakor rutin bulanan di Aula Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan. Rakor dibuka Kepala Dinas Bapak Pardi, SH., MM didampingi Ketua dan Sekertaris PPKH Bapak M. Lutfi, SE dan Bapak Anshori, SH serta Korwil PKH Lampung 2 Bapak Slamet Riyadi, S.IP., M.IP. Kadis dalam sambutanya menyampaikan pentingnya SDM PKH menguasai data dan lapangan. Setiap SDM PKH diharapkan memiliki data base yang update, sehingga data PKH adalah data yang benar-benar valid. Jangan sampe ada masyarakat yang protes dengan data PKH. Selain itu, saat ini Pemerintah Pusat dan Daerah sedang fokus pada perbaikan data penerima bantuan sosial seperti PKH, Beras Sejahtera (Rastra), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).