PKH Paling Efektif Turunkan Kemiskinan dan Ketimpangan

Direktur Jaminan Sosial Keluarga Bapak Nur Pujianto bersama Korwil PKH Lampung 2, serta perwakilan Korkab/kota se-Lampung sesaat setelah penutupan acara Coaching Validasi 2017.

Jakarta (27/10) Menteri Sosial RI Ibu Khofifah Indar Parawansa hadir dan membuka langsung Coaching Fasilitator Bimbingan Teknis Validasi Perluasan KPM PKH Tahun 2018 di Hotel Mercure Convention Center Ancol. Dalam sambutanya Mensos menjelaskan PKH adalah program yang paling efektif menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Sebagaimana laporan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI melalui merilis Political Economy of APBN in Overcoming Economic Disparity pada 7 September 2017.

Mensos menjelaskan bahwa hasil evaluasi dampak kebijakan ekonomi pada kemiskinan dan Ketimpangan menunjukkan bahwa PKH Paling Efektif memberi kontribusi pada penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan. Tentu ini menjadi sebuah pencapaian yang baik oleh kita semua. Tolong kabar baik ini disampaikan kepada seluruh Gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia. Agar diketahui bahwa PKH adalah program yang sangat baik mengurangi angka kemiskinan, pungkas Khofifah.

Paparan Dampak Kebijakan Ekonomi Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan | doc. BKF, 2017

Koordinator Wilayah PKH Provinsi Lampung 2 Slamet Riyadi, S.IP., M.IP yang juga berada di lokasi acara merasakan gegap gempitanya respon 700-an peserta dari unsur pelaksana PPKH Pusat, perwakilan HIMBARA, Dinas Sosial Provinsi, Koordinator Wilayah, dan Koordinator Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Tentu hal ini menjadi motivasi dan semangat seluruh stakeholder PKH Indonesia, khususnya kita di Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan kinerja pada tahun 2018 mendatang, pungkasnya.

Ia menambahkan, jika mengacu paparan materi Kebijakan oleh Bapak Dirjen Linjamsos Kemensos RI diperkirakan jumlah penambahan KPM pada tahun 2018 sebesar 4.856.256 Keluarga untuk dapat mencapai target 10 Juta KPM pada 2018.

Khusus Provinsi Lampung perluasan PKH dimaksud adalah rencana penambahan KPM dengan jumlah sekitar 382.641 keluarga. Angka ini terbesar ke-5 Nasional setelah Jatim, Jateng, Jabar, dan Papua. Tentu menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kota dan Daerah, serta seluruh SDM PKH Lampung untuk menuntaskan amanat Kemensos RI dalam rangka peningkatan kesejahteraan warga Lampung. Agenda kita diakhir 2017 ini sangat-sangat padat. Ada validasi, ada pemutahiran data sosial ekonomi KPM kohor 2011-2012, serta Penyaluran tahap 4, pungkas Slamet.